Demokrasi Terpimpin : Latar Belakang, Penyimpangan, Sistem Ekonomi

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Apa yang dimaksud demokrasi terpimpin?

Demokrasi terpimpin merupakan suatu tata cara atau sistem suatu pemerintahan yang keputusan dan kebijakannya dilaksanakan dengan berpusat pada kekuasaan yang berada pada satu orang yaitu Presiden.

Demokrasi terpimpin pertama kali dikenalkan pada saat upacara 17 Agustus 1959 oleh Presiden Soekarno. Pada saat upacara itu, Presiden Soekarno memberikan pidato bersejarah yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang berisi tentang penjelasan dan pertanggungjawaban presiden atas Dekrit 5 Juli 1959 serta garis kebijakan dalam mengenalkan sistem demokrasi terpimpin.

Latar Belakang Terjadinya Demokrasi Terpimpin

1. Keamanan Nasional, yaitu banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam suatu negara.
2. Perekonomian, yaitu dengan bergantinya kabinet yang sering terjadi pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan program kinerja yang sudah dirancang tidak berjalan dengan maksimal.
3. Politik, yaitu gagalnya konstituante dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950

Baca juga:

Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

Penyimpangan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Berikut beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu :

Kedudukan Presiden

Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden berada dibawah MPR. Tetapi dalam kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945 sehingga MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden juga yang menentukan semua keputusan yang akan diambil oleh MPRS.

Pembentukan MPRS

Presiden membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Sehingga tindakan tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945. Karena menurut UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus dipilih dengan cara pemilihan umum (pemilu) sehingga partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota yang duduk di MPRS.

Anggota MPRS dipilih dan diangkat oleh presiden dengan syarat harus setuju kembali ke UUD 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia dan setuju pada ketentuan manifesto politik.

Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR

DPR hasil dari pemilihan umum dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Selanjutnya Presidan menyatakan pembubarag DPR dan membentuk DPR-GR sebagai gantinya. Semua anggota DPR-GR merupakan hasil pemilihan Presiden. Dan seluruh peraturan DPR-GR merupakan ketentuan dari Presiden.

Berdasarkan UUD 1945 Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Artinya Tindakan Presiden tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945.

Tugas DPR-GR

• Melaksanakan demokrasi terpimpin
• Melaksanakan manifesto politik
• Upaya mewujudkan amanat dari rakyat

Pembentukan Dewan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau biasa disebut DPAS dibentuk menurut Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959. Dewan Pertimbangan Agung Sementara diketuai langsung oleh Presiden dan beranggotakan satu orang wakil ketua, 12 wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan. Tugas dari lembaga ini yaitu memberi jawaban atas penyataan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional yaitu suatu organisasi massa yang bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan.

Tugas Front Nasional

Tugas dari pembentukan front nasional yaitu :

1. Dapat menyelesaikan revolusi nasional
2. Dapat menyelesaikan pembangunan
3. Mengembalikan Irian Barat

Pembentukan Kabinet Kerja

Presiden membentuk kabinet kerja pada tanggal 9 Juli 1959. Hingga tahun 1964 kabinet kerja mengalami tiga kali perombakan yaitu :

• Mencukupi sandang pangan
• Menciptakan keamanan negara
• Mengembalikan Irian Barat

Arah Politik Luar Negeri

Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Saat itu memberlakukan politik konfrontasi yang mengarah pada negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pandangan yang diberlakukan yaitu tentang New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (Oldefo).

NEFO adalah kekuatan baru yang baru-baru muncul yaitu negara progresif revolusioner yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefo adalah kekuatan dari negara kapitalis yang telah lama mapan.

Politik Konfrontasi Malaysia

Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia dengan Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya sebagai berikut :

1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia
2. Membantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris
3. Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan beberapa sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.

Politik Mercusuar

Politik mercusuar yaitu politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno karena beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi negara kapitalis atau NEFO diseluruh dunia.

Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin

Berikut beberapa sistem ekonomi yang digunakan pada saat demokrasi terpimpin, yaitu :

Pembentukan Bappenas (Badan Perancang Pembangunan Nasional)

Bappenas dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 dan dipimpin oleh Moh. Yamin dan memiliki anggota sebanyak 50 orang. Bappenas memiliki beberapa tugas, yaitu :

• Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan
• Mengawasi dan menilai kegiatan pelaksanaan pembangunan
• Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)

Berikut beberapa tujuan yang dilakukan devaluasi :

• Meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak merasa dirugikan
• Digunakan untuk membendung inflasi yang tetap tinggi
• Upaya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya perihal penurunan mata uang (devaluasi), sebagai berikut :

• Uang pecahan Rp 500 menjadi Rp 50
• Uang pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100
• Pembekuan semua simpanan dibank yang melebihi Rp 25.000

Kenaikan Laju Inflasi

Berikut ini beberapa latar belakang meningkatkan laju inflasi :

1. Terjadinya penurunan penghasilan negara dan satu-satunya penghasilan negara yang bertahan berupa devisa
2. Semakin besarnya nilai anggaran negara
3. Terjadinya penurunan nilai mata uang negara
4. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan
5. Pinjaman luar negeri semakin banyak dan tidak mampu membendung masalah negara

Deklarasi Ekonom (Dekon)

Berikut beberapa latar belakang dari deklarasi ekonom yaitu :

• Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkannya landasan baru guna perbaikan ekonomi.
• Dekon dinyatakan strategi dasar ekonomi terpimpin di Indonesia
• Adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk ekspor
• Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga kerja sehingga pembangunan tidak dapat terlaksana dengan maksimal

Strategi yang digunakan deklarasi ekonom yaitu untuk mensukseskan pembangunan sementara berencana 8 tahun yang telah disetorkan oleh bappenas tanggal Agustus 1960.

Tujuan utama pembentukan deklarasi ekonom adalah untuk menciptakan perekonomian yang dapat mencapai ekonomi sosialis terpimpin yang bersifat demokratis, nasional, dan terbebas dari imperialisme.

Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri

Untuk meningkatkan perekonomian dilakukan oleh pemerintah melalui sistem agraris atau pertanian. Sehingga untuk memperoleh devisa dengan melakukan ekspor hasil pertanian dan kemudian menjadi modal import brang yang belum bisa dihasilkan di Indonesia.